RSS

Pendidikan Inklusif Bagi Difabel Sebuah Ilutif

15 Jul

Hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel (different ability). Hak pendidikan adalah merupakan bagian dari Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban (state obligation) untuk memenuhi (fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Termasuk hak pendidikan untuk penyandang cacat. Pada pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generic negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi (to facilitate), memajukan (to promote), menyediakan (to provide).

Memfasilitasi (to facilitate) disini dimaksudkan dengan peran negara untuk memberikan fasilitas yang berpedoman pada fitur-fitur kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan warga negaranya yaitu :

1. Ketersediaan (Availability).

Ketersediaan disini adalah ketersediaan institusi pendidikan itu sendiri ataupun program pendidikan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai di dalam yuridiksi suatu negara, artinya disini suatu institusi pendidikan haruslah memiliki sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kebutuhan operasional mereka, misalnya ketersediaan bangunan gedung atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, tersedianya sarana sanitasi bagi kedua jenis kelamin, tersedianya air minum yang sehat, tersedianya guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, dan tersedianya materi-materi pengajaran.

2. Aksesibilitas (Accessability)

Di dalam aksesibilitas ini harus mencakup tiga dimensi yaitu :

a. Non diskriminasi

Pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang tanpa ada diskriminasi baik itu diskriminasi suku, ras, agama, jenis kelamin dan terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yan dilarang manapun.

b. Aksesibilitas fisik

Pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau

c. Aksesibilitas ekonomi

Biaya pendidikan haruslah murah dan terjangkau oleh setiap warga negara. Kalau mengacu pada pasal 13 (2) Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya maka, pendidikan haruslah bebas semua biaya bagi semua orang. Dan kewajiban negera haruslah secara progressif memperkenalkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yng bebas biaya.

3. Dapat diterima (Acceptability)

Dapat diterima dimaksudkan dapat diterima dalam bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran harus diterima oleh siswa-siswa didiknya serta orang tua atau wali murid.

4. Dapat diadaptasi (Adaptability)

Pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri demi perubahan yang terjadi pada masyarakat dan kelompok komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa terdidik dalam masyarakat dan tatanan budaya lokal serta keanekaragaman budaya di dalam yuridiksi negara itu.

Sementara tugas negara untuk memajukan ((to promote) pendidikan adalah dengan cara melakukan pengkajian dan penelitian-penelitian tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan penerapannya bagi kehidupan, serta mampu mendorong institusi pendidikan untuk melakukan pengembangan-pengembangan dan inovatif-inovatif pendidikan.

Kewajiban generic yang ketiga adalah menyediakan (to provide), maksudnya disini adalah menyediakan segala kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya anggaran pendidikan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Jika melihat uraian di atas, maka peran serta negara sangatlah besar terhadap hak pendidikan warga negaranya termasuk hak pendidikan kaum difabel. Negara harus tanggap dan memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negaranya.

A. Kasus Dwi Juli Setiawan Ditinjau dari Pemenuhan Hak Pendidikan Difabel.

Rencana Aksi Nasional Difabel sudah diketuk dan dicanangkan mulai tahun 2003-2013, salah satu butir dari Rencana Aksi Nasional (RAN Difabel) adalah pendidikan inklusif, tetapi pada kenyataannya pendidikan inklusif di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dibuktikan dengan munculnya Kasus Dwi Juli Setiawan seorang pelajar difabel di Palangka Raya yang ditolak oleh sebuah sekolah percontohan dikarenakan ada instruksi dari Dinas Pendidikan setempat yang masih mensyaratkan Sehat Jasmani dan Rohani untuk masuk sekolah unggulan.

Sangat memilukan disaat bangsa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia tentang pemajuan dan pemenuhan hak-hak difabel disisi lain masih terjadi pelanggaran dalam pemenuhan hak pendidikan. Kalau dilihat dari kasus tersebut bahwa Rencana Aksi Nasional Difabel hanyalah menara gading yang realisasinya jauh dari harapan atau bahkan tidak terealisasi.

Hak pendidikan bagi difabel adalah sama dengan hak pendidikan orang kebanyakan, mereka berhak untuk bersekolah di sekolah unggulan, mereka berhak mengembangkan minat dan bakat mereka di istitusi pendidikan yang mereka masuki, mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dan kenyamanan-kenyamanan di sekolah tempat dia berada, termasuk fasilitas bangunan gedung yang aksesibel bagi mereka.

Apabila ditilik lebih jauh kasus Dwi Juli Setiawan adalah sebuah pelanggaran terhadap hak pendidikan untuk difabel. Hal ini seperti diuraikan di atas diatur di dalam pasal 28 C UUD 1945. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Bahkan ia merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. UUD 1945 merupakan umbrella act dan sebagai Undang-undang pelaksananya adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasional, di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tesebut diatur mengenai setiap warga negara memiliki persamaan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, jika dijabarkan maka pendidikan berkualitas adalah juga merupakan hak difabel dan bukan dimonopoli oleh orang normal. Jika demikian, maka peraturan tentang pra syarat sehat jasmani dan rohani untuk masuk sekolah unggulan yang buat oleh Dinas Pendidikan Palangka Raya adalah batal demi hukum karena peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2003, sehingga Dwi Juli Setiawan berhak untuk masuk di sekolah unggulan dan diterima tanpa syarat apapun.

Dinas Pendidikan Palangka Raya haruslah menghilangkan syarat tersebut dikarenakan Dinas Pedidikan sebagai institusi negara harus tunduk dengan peraturan yang berlaku dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan pemajuan hak pendidikan difabel seperti yang tercantum di dalam agenda Rencana Aksi Nasional Difabel tahun 2003-2013. Hal ini juga haruslah dibarengi dengan adanya sosialisasi oleh Dinas Pendidikan setempat kepada institusi pendidikan yang ada di Palangka Raya untuk menerima Anak difabel usia sekolah dan pihak dinas pendidikan juga harus memberikan pemahaman tentang sekolah inklusif kepada semua stakeholder pendidikan. Persoalan meminta Dwi Yuli untuk mendaftar di sekolah yang lain bukan jawaban dari pemenuhan hak difabel akan pendidikan yang berkualitas, membiarkan Dwi Yuli untuk masuk ke Sekolah Unggulan tesebut adalah solusi cerdas untuk menegakkan hak-hak difabel terutama hak pendidikan.

B. Sekolah Inklusif Harapan dan Manfaatnya

Definisi Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua orang dan dapat mengakomodir dan tanggap terhadap semua peserta didik secara individual. Kalau dilihat dari definisi tersebut, maka semua peserta didik termasuk difabel harus diakomodir kepentingannya dan diperhatikan secara individual di dalam sekolah tempat dia belajar. Adanya fasilitas yang memadai dan proses belajar-mengajar yang dapat diakses oleh anak difabel.

Gambaran diatas adalah konstruksi dunia pendidikan yang ideal. Dimana di dalam konstruksi tersebut difabel tidak lagi eksklusif dan termarginalkan dari kelompok komunitas yang lebih besar, mereka melalui dunia pendidikan mampu bersosialisasi dan memahami keterbedaan. Mereka juga mampu mengembangkan bakat dan minat mereka serta menggali potensi yang ada di dalam mereka dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan.

Tetapi hal itu tidaklah mungkin terwujud kalau tidak di dukung oleh stake holder pendidikan yaitu, pemerintah, pihak sekolah itu sendiri, komite sekolah, dan masyarakat. Semuanya haruslah memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar untuk melihat kebutuhan kaum difabel di bidang pendidikan.

Disamping itu konsep dari pendidikan inklusif tidak hanya untuk difabel tetapi konsep pendidikan inklusif untuk semua orang dengan tidak membedakan status sosial, suku, agama, ras. Untuk itu di dalam pendidikan inklusif haruslah dapat dijangkau atau aksesibel dalam hal pembiayaan artinya pendidikan inklusif haruslah murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Disinilah adanya proses adaptasi dari difabel kepada kelompok komunitas yang lainnya, karena di sekolah inklusif mereka bisa mengenal berbagai macam kelompok orang dengan kepribadian mereka masing-masing dan dapat bekerja sama dengan orang-orang tersebut, shingga kesan eksklusif difabel dapat terkikis habis.

Pada intinya manfaat dari pendidikan inklusif bagi diffabel adalah mengenalkan keragaman dan menjadikan dunia pendidikan kaya akan keragaman. Serta akan menimbulkan rasa empati dan solidaritas dikalangan peserta didik. Dan juga ada pembelajaran bagi diffabel yaitu dengan pendidikan inklusif maka mereka akan belajar tentang persamaan kesempatan dan persamaan hak. Untuk mewujudkan semua itu, maka pemerintah haruslah proaktif untuk mensosialisasikan pendidikan inklusif dan hal itu harus lah di dukung oleh semua lapisan masyarakat agar pendidikan inkulsif tidak menjadi ilutif.

 
4 Comments

Posted by on July 15, 2008 in Difabilitas

 

Tags:

4 responses to “Pendidikan Inklusif Bagi Difabel Sebuah Ilutif

  1. sigid

    September 4, 2008 at 10:05 am

    Semangaaaddd😀

     
  2. jemima

    October 14, 2008 at 4:32 pm

    Puanjaang dan mantaf, nambah ilmu

    Semoga mentri pendidikannya mampir dimari mas Wawa.

     
  3. Pratiwi

    January 6, 2009 at 4:21 am

    model pendidikan semacam ini tantangannya adalah belum ada parameter pasti dan panduan-panduan praktis bagaimana melaksanakan proses pendidikan untuk anak2 yang berkemampuan berbeda2.. terkadang guru pembimbing khusus di sekolah inklusif di Jogja belum sensitif difabel, tau ga sih ternyata di benak mereka berkata ” Sudahlah… murid difabel sudah ga bisa diajari” Padahal sebenarnya mereka cerdas… Contohnya.. aku aja butuh waktu berjam2 untuk belajar bahasa isyarat, eh anak lain yang kebetulan mengalami gangguan dengan pendengarannya sekali langsung hafal… ck.. ck

     
  4. whawha

    January 6, 2009 at 3:48 pm

    Memang model pendidikan semacam ini belum ada parameter yang pasti soalnya di Indoesia masih belum ada yang berani menerapkan karena takut dianggap membangkang. Menurut penelitian dari NGO2 difabel di jogja sekolah-sekolah yang mengaku inklusi pun tdk semuanya benar 80% sekolah yang mengaku inklusi sebenarnya hanya sekolah integrasi, karena terbukti seperti apa yang anda katakan bahwa mereka (guru2 nya) tidak mempunyai kemampuan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Pdhl yang namanya bahasa isyarat itu sebenarnya mudah dihafalkan dan dipelajari. Saya bisa berkata seperti itu karena saya dan teman-teman NGO di jogja selalu menyoroti tentang penerapan pendidikan inklusi, tpi yang patut diacungi jempol adalah Perda tentang pendidikan tahun 2007 yang di dalamnya memuat aturan tentang pendidikan inklusi inilah Perda yang patut di contoh oleh daerah-daerah lain.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: